Pikiranrakyatjambi.com, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengupayakan hadirnya angkutan publik yang terintegrasi dengan wilayah sekitar guna mengurangi kemacetan.
Dalam Hal ini Saleh Ridho selaku Kadis Perhubungan Kota jambi. 
Senin, mengatakan
terjadi peningkatan kendaraan signifikan khususnya roda dua yang mana se Provinsi Jambi jumlahnya mencapai hampir tiga juta.
"Tentunya hal ini harus segera diantisipasi, Pemkot Jambi melalui Forum Lalu Lintas membahas beberapa agenda penting yang salah satunya terkait dengan rencana angkutan publik yang akan direncanakan di 2025 kita luncurkan terintegrasi dengan aglomerasi dengan wilayah yang di sekeliling Kota Jambi yaitu Muaro Jambi," katanya.
Dia mengatakan, gerak cepat menghadirkan angkutan publik ini dibutuhkan guna mewujudkan transportasi di Kota Jambi yang tertata.
"Akan melibatkan muaro Jambi untuk sama sama bagaimana transportasi di Kota Jambi di tata. Mumpung masih dalam tahap kota berkembang tentunya harus di tata," kata dia.
Dia menegaskan untuk mewujudkan tata kelola transportasi membuthhkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
Sejauh ini, kata dia, angkutan umum se-Indonesia masih membuthkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menganggarkan Rp3 miliar pada 2025 untuk angkutan publik tersebut.
"Dalam tahapan uji coba angkutan publik tersebut, bila dalam perhitungan ke depan kekurangan maka akan ditambah," katanya.
Saat ini pihaknya masih menyusun skema angkutan yang cocok dan operator yang ingin berinvestasi dalam layanan ini.
Terkait dengan pola angkutannya, dia menyebutkan direncanakan menggunakan bus
"Karena masih dalam tahap diskusi sementara itu, angkutan menyambung ke daerah aklomerasi Muaro Jambi, sehingga bisa dimanfaatkan daerah pinggiran kota," katanya.
Sekretaris Daerah Kota Jambi A Ridwan mengatakan pihaknya telah membahas kompleksitas permasalahan transportasi yang tengah dihadapi Kota Jambi, terutama masalah kemacetan.
"Kemacetan ini perlu diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan membuat median jalan," katanya.
Ridwan menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, bukan hanya dari pemerintah kota dalam mengatasi kemacetan.
Dalam evaluasi tata kelola lalu lintas tersebut, ia mencatat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain penambahan median jalan, angkutan keselamatan, penetapan ruas zona, dan perbaikan angkutan kota.(MT)