Hal itu dikarenakan banyaknya laporan masyarakat mengenai persoalan itu.
Rapat itu dihadiri oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, juga Ombudsman Provinsi Jambi serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.
Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh PLN.
Junedi menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial tidak seharusnya langsung diputus oleh PLN.
Harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidikan, baru diberi sanksi.
Junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload, menekankan tanggung jawab PLN untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Dalam hearing tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Sutiono meminta data berapa jumlah denda yang sudah masuk ke PLN dari warga Kota Jambi sepanjang 2023 lalu, sebagai bagian dari kebijakan P2TL.
Selain itu, dia juga meminta kalkulasi perhitungan denda yang dikenakan pada pelanggar.
“Kami minta itu dilaporkan termasuk juga sambungan baru per bulannya,” tutupnya Sutiono.