Sebagai respon atas kondisi itu, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E. memimpin High Level Meeting (HLM) Penanganan Inflasi Tingkat Kota Jambi, dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Jambi (27/3). Hadir dalam kegiatan tersebut Forkompimda Kota Jambi, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Staf Ahli Wali Kota, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Bulog Jambi dan BPS Kota Jambi. Acara tersebut juga merupakan rangkaian kegiatan Rakor Penanganan Inflasi bersama Mendagri RI.
"Tekanan inflasi masih terjadi dan membutuhkan perhatian serius untuk ditangani dengan segera," ujar Wali Kota Jambi Syarif Fasha.
Menurutnya kerawanan fluktuasi inflasi di Kota Jambi cukup beralasan, karena Kota Jambi bukan daerah produksi komoditas pangan, sehingga masih tergantung pada pasokan distribusi bahan pangan dari daerah lain yang merupakan produsen bahan pangan. Kondisi itu makin diperparah dengan fungsi Kota Jambi sebagai penyangga strategis kebutuhan pangan bagi wilayah kabupaten sekitar Kota Jambi.
"Kita masih sangat bergantung pada pasokan luar, karena kita bukan sentra produksi pangan. Beban Kota Jambi makin berat karena menyangga kebutuhan kabupaten sekitar Kota Jambi. Kondisi makin parah karena arus distribusi barang terhambat akibat kemacetan batubara. Kemacetan Ini harus diselesaikan segera karena kedepan akan mengganggu rantai distribusi komoditas ke Kota Jambi, inflasi berpotensi terjadi," tegas Fasha.
Untuk hal itu, Fasha telah menyiapkan rencana kontingensi penanganan inflasi Kota Jambi. Dirinya ungkapkan telah menyiapkan 12 instrumen langkah kongkrit penanganan inflasi Kota Jambi. Diantaranya :
1. Sidak secara kontinu di berbagai pasar, ritel, dan pergudangan. Terhadap pelanggaran atas spekulan pemain harga maupun penimbun komoditas, Pemkot Jambi akan menyiapkan langkah hukum tegas, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Bantuan sosial yang selama ini telah dilakukan dan akan terus dilanjutkan, disinergikan dengan program pengentasan miskin ekstrem di Kota Jambi dengan menyasar 8.585 masyarakat kategori miskin ekstrem. Kegiatan ini akan segera dilaksanakan pada Bulan April, sebelum Lebaran.
3. Bantuan berusaha bagi pelaku UMKM Kota Jambi, sudah berjalan baik dan terus dilaksanakan, karena pelaku UMKM merupakan penyangga ketahanan ekonomi Kota Jambi.
4. Subsidi BBM bagi angkutan umum telah dilaksanakan akan terus berlanjut untuk mendukung daya beli masyarakat pada sektor transportasi publik.
5. Operasi rutin pasar akan terus dilaksanakan secara rutin bersama Bulog Jambi. Gerakan pembelian beras lokal oleh ASN juga terus akan dilaksanakan oleh jajaran Pemkot Jambi.
6. Gerakan "Payo Menanam Cabai" dan bawang akan terus dilakukan di perkebunan, perkarangan rumah dan lahan warga.
7. Peningkatan kapasitas lahan untuk pangan juga akan dilaksanakan pada lahan tidur, dan sinergi dengan program Kampung Bantar, serta Dasawisma PKK.
8. Panen cabai akan dilaksanakan pada April 2023 pada lahan yang telah dicanangkan sebelumnya dalam Gerakan Payo Menanam Cabai di Kota Jambi.
9. Optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangan Satgas Pangan Kota Jambi terutama dalam upaya penegakan hukum.
10. Perluasan kerjasama dengan daerah yang sudah bekerja sama sebelumnya dan daerah baru penghasil komoditas pangan untuk Kota Jambi
11. Bantuan transportasi angkutan komoditas pangan akan terus dilakukan untuk membantunupaya stabilisasi harga di pasaran dan ditingkat distributor.
12. Upaya publikasi, sosialisasi, edukasi akan terus dimasifkan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait inflasi. Sosialisasi bersama Bank Indonesia akan diintensifkan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan, melalui Forum RT, LPM, komunitas, dan sebagainya
Fasha juga menekankan perlunya kordinasi yang baik antara pemprov dan pemda kota-kabupaten terkait program penanganan inflasi agar terjadi keterpaduan langkah yang efektif dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jambi.
Penyumbang inflasi tertinggi di Kota Jambi masih terjadi pada komoditas beras dan beberapa komoditas volatile food lainnya. Kondisi ketersedian komoditas yang dimiliki Bulog Jambi saat ini, 6.904 ton cadangan beras, gula pasir sebanyak 72 ton, minyak goreng 96 ton, tepung terigu sebanyak 4 ton dan daging beku sebanyak 24 ton
Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, mengatakan bahwa inflasi yang tidak ditangani dengan tepat akan seperti bola salju, membawa efek dampak negatif ekonomi bagi suatu daerah. Pihaknya akan bersama Pemkot Jambi melakukan edukasi tentang inflasi, mengajak masyarakat belanja bijak agar masyarakat tidak panic buying, dan mendukung Pemkot Jambi dengan memberikan bantuan bibit cabai.
Senada dengan Bank Indonesia, Kepala BPS Kota Jambi ungkapkan bahwa inflasi terkait dengan pergerakan harga bukan pergerakan barang, oleh karena itu menjaga stabilitas harga komoditas menjadi fokus utama agar daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik.
Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa pihak Kejaksaan siap mendampingi kegiatan penanganan inflasi di Kota Jambi, terutama terhadap upaya penindakan hukum bagi pelaku spekulan yang memainkan harga kebutuhan pokok di Kota Jambi.
Dandim 0415 Jambi melalui Pasi Ops juga menyampaikan bahwa TNI melalui Babinsa akan bersama Pemkot Jambi membantu pemanfaatan lahan tidur dan edukasi masyarakat untuk urban farming yang selama ini gencar digalakkan oleh Pemkot Jambi..
Pemerintah Kota Jambi sendiri telah memiliki rekam jejak sukses dalm upaya menurunkan laju inflasi yang sempat meninggi pada bulan Agustus 2023. Atas keberhasilan itu, Pemkot Jambi mendapat kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar 11,8 miliar Rupiah. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya dan kerja keras Pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan laju inflasi Kota Jambi dalam kurun 3 bulan berturut-turut.