Pikiranrakyatjambi.com,kunjungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dirjen Mendikbud RI, diruang kerja komisi IV DPRD Provinsi Jambi Kamis (10/3/22)
Kunjungan itu merupakan koordinasi membahas persoalan eksploitasi seksual komersial (perdagangan anak berusia 18 tahun ke bawah) yang menjadi korban puluhan anak di Jambi beberapa waktu lalu.
Sejak abad 20, perdagangan anak disebut kejahatan kemanusiaan dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia
Kamaluddin Havis, Anggota Komisi IV menerangkan pertemuan itu membicarakan soal kelanjutan kasus puluhan anak di bawah umur di Jambi yang menjadi korban perdagangan orang dan pelecehan seksual oleh mucikari yang di bawa ke Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kasus itu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan kami ucapkan terima kasih kepada KPAI dan Dirjend Mendikbud yang sudah koordinasi bersama kami Komisi lV DPRD Provinsi Jambi,” kata Kamaluddin Havis, kepada awak media.
Komisi lV DPRD Provinsi Jambi, Lanjut Haviz, akan mendorong Dinas terkait untuk turut mengawasi pendampingan hukum dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban tersebut.
“Jangan sampai anak yang sudah jadi korban tidak mendapatkan pembinaan yang baik, sehingga bisa terganggu proses pendidikan nya,”tutup nya.(mk)